PADANG,OTONOMINEWS.ID – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan apresiasi terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar dalam mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini disampaikan Muhidi saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Selasa (31/12).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, sepuluh kepala daerah, serta sejumlah ketua DPRD kabupaten/kota. LHP tersebut memuat temuan-temuan yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Menurut Muhidi, hasil pemeriksaan BPK merupakan pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan. “Evaluasi dari BPK membantu penggunaan anggaran yang lebih efektif, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidi.
Dalam LHP kali ini, salah satu perhatian utama adalah pengelolaan keuangan terkait penanganan bencana alam. Muhidi menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan tersebut untuk melindungi keselamatan masyarakat.
“Hasil ini harus dijadikan dasar untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan bencana alam. DPRD Sumbar siap menindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” tegas Muhidi.
