“Nanti akan memberikan briefing kepada mereka, [terkait] pakta integritas, kemudian mekanisme kerja, termasuk menerima komplain dari masyarakat, menemukan potensi-potensi yang tidak efisien, sehingga kita akan berkolaborasi dengan badan yang dipimpin oleh Pak Aries dengan Kemendagri,” lanjut Mendagri.
Sementara itu, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menyoroti soal pemborosan anggaran daerah yang diperkirakan mencapai 30 persen dari total APBD. Menurutnya, potensi penghematan ini dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Nah ini kalau dipergunakan untuk rakyat, katakanlah itu 10 persen dari Rp 1.200 triliun saja sudah Rp 120 triliun, 20 persen sudah Rp 240 triliun. Ini kan angka yang besar sekali ya. Inilah yang sedang kita evaluasi sepenuhnya,” ucap Aries.
Ia pun menekankan bahwa efisiensi itu dapat dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, dari pengeluaran yang bersifat seremonial atau tidak efisien, seperti perjalanan dinas, seminar, dan studi kelayakan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mencegah tindak korupsi.
“Jadi kami mengimbau semuanya, tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas yang kurang bermanfaat, konsultan-konsultan, feasibility study, dan lain-lain yang sifatnya kebocoran, apalagi korupsi. Ini kita mencari formulanya bagaimana supaya hal tersebut bisa kita cegah, kita tangkal, dan kita berantas,” tegas Aries.
Aries menambahkan, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda).
“Inilah yang sedang kita evaluasi sepenuhnya, dan kita akan menggunakan kewenangan dari Pak Mendagri supaya sampai ke bawah, sehingga semuanya bisa terukur dan terawasi dengan baik. Dana APBN dan APBD, semuanya tepat sasaran,” pungkasnya.[zlj]
