“Jangan hanya fokus pada program pemutihan. Daerah perlu inovasi yang kreatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Muhidi juga mengangkat pentingnya diversifikasi sumber PAD. Ia menyarankan agar aset daerah dikelola lebih produktif dan sektor ekspor-impor dioptimalkan, khususnya melalui Pelabuhan Teluk Bayur, untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Kepala UPTD Samsat Kota Solok, Adrian Fatriska, mengapresiasi kunjungan Ketua DPRD Sumbar dan menyampaikan bahwa Kota Solok memiliki potensi besar untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi, Kota Solok telah berada di peringkat tiga besar Sumbar dalam hal kepatuhan wajib pajak.
“Potensi ini terus kami petakan agar pendapatan semakin meningkat. Dukungan dan koordinasi dengan pihak terkait sangat kami butuhkan untuk mencapai target,” ujar Adrian.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya melalui peningkatan basis data dan inovasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
