Dalam surat tersebut, Seistama Bappenas RI Teni Widuriyanti menyatakan, bahwa penilaian IPPN bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah di provinsi telah berbasis kepada dampak atau outcome, serta guna memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Prestasi ini juga bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2024 yang menjadi penilaian kinerja penting bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah di Indonesia. Penilaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan Reformasi Birokrasi itu sendiri,” ucap Teni.
Sumbar saat ini, sambungnya, menjadi salah satu contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan target kinerja berbasis hasil. Terutama sekali berkaca pada raihan predikat Sangat Baik dalam aspek keterhubungan, di mana berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Keterhubungan pada Pemprov Sumbar meraih nilai maksimal 10,00.
“Hasil ini menunjukkan bahwa cascading target pembangunan daerah telah terintegrasi dengan sangat baik ke dalam target kinerja lembaga terkait di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan pencapaian ini, Sumbar harus terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya lagi dalam surat tersebut. (Rds/ADV/isq)
