PADANG,OTONOMINEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan dukungannya terhadap upaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender yang disampaikan oleh Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menerima kunjungan NPWCC di ruang khusus II DPRD Sumatera Barat, Senin (13/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Direktur NPWCC, Rahmi Meri Yenti, memaparkan data mengenai tingginya kasus kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat. Sejak 2015 hingga 2023, tercatat sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Meri menekankan bahwa penanganan dan pemulihan korban belum berjalan secara komprehensif, sehingga berpotensi menyebabkan keberulangan kekerasan pada korban.
Menurut Meri, salah satu tantangan terbesar dalam upaya tersebut adalah minimnya anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban. Ia juga menyampaikan bahwa sejak Juli 2024, NPWCC rutin melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, guna memastikan solusi yang komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Muhidi mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan, terutama terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban. “Kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan. Permasalahan yang disampaikan NPWCC harus ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu memahami akar persoalannya,” ujar Muhidi.
