JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh,mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Hal ini disampaikan Rahmat menyusul berbagai kontroversi dan penolakan dari masyarakat yang kian meluas.
“Kita melihat ada banyak persoalan di lapangan terkait PSN PIK 2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, harus melakukan evaluasi komprehensif agar proyek ini tidak justru merugikan masyarakat,” kata Rahmat di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menurut Rahmat, resistensi masyarakat terhadap PIK 2 perlu menjadi perhatian serius.
Dia menilai, pengerjaan proyek tersebut harus berpijak pada kepentingan publik dan mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek tata ruang dan lingkungan.
“Proyek ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi saja. Aspek sosial, hukum, dan lingkungan harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas nama pembangunan,” punkas Rahmat.
