Pemerintah sendiri menargetkan penambahan jumlah SPKLU secara masif hingga mencapai 31.859 unit pada tahun 2030. Penambahan ini merupakan upaya untuk mendukung target dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun tersebut.
Meski demikian, Nevi menyoroti pentingnya memastikan bahwa pengembangan ini berpihak pada kepentingan nasional, tidak hanya mengandalkan modal asing, tetapi juga memberdayakan potensi dalam negeri.
Anggota DPR RI Dapil Sumbar II ini juga menggarisbawahi bahwa tanpa regulasi yang ketat, masyarakat bisa saja menghadapi tarif pengisian daya yang tinggi dan sulit dijangkau. Hal ini dapat semakin membebani pengguna kendaraan listrik, yang seharusnya menjadi bagian dari solusi ekonomi dan lingkungan.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa perusahaan asing mungkin memprioritaskan keuntungan bisnis di daerah perkotaan yang lebih menguntungkan secara komersial, sementara kawasan terpencil atau kurang berkembang bisa saja terabaikan.
Sebagai solusi, Hj. Nevi Zuairina mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang berpihak pada kepentingan nasional. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran BUMN sebagai pengelola utama SPKLU di Indonesia.
Selain itu, ia menyarankan agar regulasi yang membatasi dominasi kepemilikan asing segera dirumuskan. Pemerintah juga perlu mendorong kemitraan strategis antara pihak asing dengan perusahaan nasional untuk memastikan transfer teknologi, serta memberikan insentif bagi perusahaan lokal agar mampu berinvestasi dalam pengembangan SPKLU.
“Saya menegaskan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik memang menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil. Namun, semua upaya tersebut harus dilakukan dengan memastikan kedaulatan energi nasional tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutup Nevi Zuairina. (Rds).
