“Jangankan sengketa riwayat tanah, riwayat hadits aja kita sengketa. Ada hadits Hasan, hadits shohehk. Hadits maudu’ sampai begitu kan. Kalau enggak ada sengketa riwayat kan ga ada tuh protestan, ga ada itu,” jelas Nusron yang disambut tawa anggota DPD RI.
Pada prinsipnya, Nusron yang dikenal sebagai Nahdliyin menyebut masalah tanah adat dan PTSL adalah program prioritas kementerian yang dia pimpin.
“Ini pekerjaan kita yang belum tuntas. Total tanah se-Indonesia tentang tanah PTSL dan hak adat itu plus minus sekitar 8 juta. Yang APL (Area Penggunaan Lain/dari lahan hutan) sekitar 3-4 juta. Kita pendataan adat belum sampai 1 juta. Dan ini akan menimbulkan konflik terus klaim ini. Makanya harus kita daftar dan prioritas kita untuk diselesaikan,” tandas Nusron.
