“Kami menemukan sejumlah pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihakpihak yang berada di KPK saat ini,” jelas Ronny.
Ronny juga mengingatkan, bagaimana proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya, dan mengatasnamakan kader-kader partai kami, untuk menggugat kepemimpinan partai.
“Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan, dan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto, sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” tandas Ronny Talapessy.
“Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut, tentu saja menciderai cita-cita ideal penegakan hukum, dan khususnya pemberantasan korupsi,” lanjutnya.
Ronny mengungkapkan, praktik (pembajakan hukum) ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya, dan oleh karena itu, PDIP memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini.
“Karena Kami meyakini, ini adalah bagian dari perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Partai (PDIP),” tegas Ronny Talapessy.
