JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan saat ini amburadul, tidak sesuai keinginan Presiden Prabowo dan harapan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski dan Sekjen DPP KAMAKSI, Sutisna dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (18/3/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyongsong Indonesia Emas 2045.
Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipercaya untuk melaksanakan program MBG ternyata banyak menuai protes masyarakat dengan sejumlah persoalan.
Menurut Joko, pelaksanaan MBG yang belum merata ke tiap daerah, dugaan permainan pengadaan ompreng atau wadah makan dengan spesifikasi yang sulit, dan kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi merupakan beberapa persoalan yang perlu disoroti.
Selai itu, adanya kasus keracunan, dugaan permainan pemotongan anggaran dari Rp.10.000 ke Rp.8.000, ditambah lagi dugaan praktik rente dengan korporasi besar atas dominasi produk Mayora pada MBG Ramadhan semakin memperpanjangan persolan di program MBG.
“KAMAKSI menduga adanya “permainan” dalam pelaksanaan MBG. Carut marut MBG membuktikan Kepala BGN Dadan Hindayana tidak becus mengeksekusi perintah Presiden Prabowo,” kata Joko.
Menurut Joko, kinerja Kepala BGN amburadul tidak selaras dengan Asta Cita. Cita-cita mulia Presiden Prabowo memberikan makan bergizi gratis kepada rakyat dengan anggaran yang besar seharusnya mampu diakselerasi oleh Kepala BGN secara baik.
“Tapi realitasnya banyak masyarakat yang mengkritik kinerja BGN. KAMAKSI bersama elemen masyarakat saat ini sedang membentuk tim investigasi di beberapa daerah untuk mendalami temuan penyimpangan di lapangan dan dugaan praktik rente,” ungkapnya.
