Salah satu kekhawatiran terbesar dari kelompok penentang adalah kemungkinan dwifungsi TNI kembali diterapkan. Namun, Haidar Alwi menegaskan bahwa asumsi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Kita tidak bisa terus-menerus terjebak pada trauma sejarah. Yang harus kita lakukan adalah memastikan ada mekanisme kontrol yang baik agar revisi ini tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, revisi UU TNI harus dilihat sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antarlembaga negara, bukan sebagai ancaman bagi supremasi sipil. Pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi perubahan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan kepentingan nasional.
Kesimpulan: Persatuan untuk Kepentingan Bangsa.
Dalam situasi yang penuh polemik ini, Haidar Alwi menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama bagi kemajuan Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, untuk mengedepankan diskusi yang konstruktif daripada sekadar menolak tanpa solusi.
Dengan demikian, RUU TNI harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun negara yang lebih kuat, dan semua pihak harus berkontribusi secara positif agar kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Jika ada poin yang perlu dikoreksi dalam revisi ini, lakukan melalui jalur yang benar. Jangan sampai perbedaan pendapat justru melemahkan bangsa ini. Kebijakan yang baik lahir dari dialog yang sehat, bukan dari sekadar aksi protes tanpa kejelasan,” pungkas Haidar Alwi.
