“Ketika Polri berada di bawah kementerian, mekanisme check and balance akan lebih kuat. Ada sistem koordinasi yang lebih jelas, termasuk dalam hal kebijakan strategis terkait keamanan nasional dan penegakan hukum. Hal ini juga bisa mengurangi kemungkinan kepolisian bertindak di luar kewenangannya atau terlibat dalam politik praktis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizki menyoroti beberapa kasus di mana terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi Polri. Ia menegaskan bahwa reformasi di tubuh kepolisian harus terus berjalan, termasuk dengan menempatkan Polri di bawah kementerian yang tepat, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang melampaui batas kewenangan.
“Dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, bukan berarti independensi kepolisian akan hilang, tetapi justru akan memperjelas garis koordinasi dan tanggung jawabnya. Kita ingin Polri tetap menjadi institusi yang profesional, melayani masyarakat, dan tidak terseret dalam konflik kepentingan politik,” tegasnya.
Rizki juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk ikut serta dalam diskusi mengenai reformasi Polri agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyat.
“Kami mendukung pembahasan RUU Polri dengan harapan ada perbaikan signifikan dalam tata kelola institusi ini. Kepolisian yang kuat adalah kepolisian yang transparan, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat,” tutupnya
