JAKARTA.OTONOMINEWS.ID — Kemendagri bersama Kemensos memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun 2025.
Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem yang saat ini masih menjadi tantangan.
“Presiden menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% pada 2026. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi strategis untuk mencapai target tersebut,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat bersama Kemensos dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui daring, Kamis (27/3).
Restuardy menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan, bangunan, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
“Anggaran sudah disiapkan melalui APBN, termasuk untuk operasional, pengadaan guru, dan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Yang perlu dipastikan adalah kesiapan daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
