Kemendagri sendiri memfokuskan dukungan pada aspek fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Melalui Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri mendampingi pemda untuk menyiapkan proposal, memastikan kesiapan lahan dan bangunan, serta menyusun dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Selain itu, Kemendagri bersama Kemensos juga akan membentuk desk verifikasi untuk memeriksa kelengkapan usulan dari daerah.
Robben Rico, Sekjen Kementerian Sosial, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai terobosan setelah melihat data jangka panjang yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak dari keluarga miskin berpotensi tetap hidup dalam kemiskinan.
“Berdasarkan hasil Survey IFLS 1993–2014, sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa. Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan kemiskinan, namun penurunannya masih belum optimal,” ujarnya.
Sasaran Sekolah Rakyat adalah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) serta bersedia tinggal di asrama. Lulusan SR akan dibentuk menjadi individu yang cerdas intelektual, bermental tangguh dan berkarakter kuat.
Hingga saat ini, terdapat 229 usulan lokasi Sekolah Rakyat yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 titik telah masuk tahap pertama, sementara sisanya sedang dalam proses verifikasi. Program ini ditargetkan terus berkembang hingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh APBN.
