JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia), Nofel Saleh Hilabi meminta pemerintah segera mencabut moratorium pengirim PMI ke Timur Tengah.
Pasalnya, Nofel menilai moratorium telah memberikan efek domino negatif terhadap perekonomian nasional, terutama bagi sektor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
“Pasar kerja di Timur Tengah merupakan salah satu destinasi terbesar bagi peningkatan kesejahteraan PMI, sehingga larangan pengiriman tenaga kerja ke wilayah tersebut sangat merugikan negara secara ekonomi dan masa depan PMI dan keluarganya,” katanya dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (15/4/2025).
Lebih lanjut Nofel menekankan bahwa KADIN Indonesia dan Asosiasi PMI mendesak Presiden RI harus mengeluarkan Keppres tentang pencabutan moratorium pada bulan April 2025 ini. Dan menerbitkan Perpres pengiriman PMI Timur Tengah.
“Ini bukan pilihan tapi keharusan untuk secepatnya mencabut moratorium. Setiap hari moratorium tetap berlaku maka sejatinya Indonesia rugi Rp 500 Miliar dan 1.200 PMI jadi korban trafficking,” ucap Nofel.
Kemudian meminta untuk membentuk Satgas PMI Ilegal yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Kadin dan KPK.
Nofel juga meminta pemerintah mengalokasikan APBN Rp 3 Triliun untuk pelatihan express PMI. Lalu aktivasi 5 koridor khusus: Jeddah, Dubai, Doha, Kuwait, Manama.
“Juga mendesak untuk menggantikan moratorium dengan program Zero Cost Placement dan pelatihan skill,” kata Nofel.
Untuk mendukung rencana ini, KADIN mendorong pelatihan dengan meningkatkan standardisasi internasional kepada minimal 50 BLK Plus dan khusus untuk Timur Tengah melakukan sertifikasi GCC untuk 600 ribu calon PMI/tahun agar kompetitif di pasar kerja.
Nofel kembali menegaskan Kadin siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo dalam pengembangan SDM global.
Menurutnya, dalam jangka panjang, Indonesia dapat secara bertahap mengalihkan pengiriman tenaga kerja dari sektor pekerja domestik (domestic worker) ke sektor tenaga kerja terampil (skill worker).
“Kenapa Timur Tengah harus dicabut [moratoriumnya]? Karena Timur Tengah menjadi market terbesar. Selanjutnya ke depan, kita pelan-pelan akan bisa menurunkan domestic worker ke skill worker,” ujarnya.
Nofel juga menyebut bahwa potensi devisa Timur Tengah mencapai Rp 400 Triliun per tahun jika moratorium dicabut.
