Palembang, (otonominews.id) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menangani backlog atau kekurangan kebutuhan perumahan di Indonesia.
Data sensus menunjukkan backlog kepemilikan rumah telah menurun, dari sebelumnya pada 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit pada 2023.
“Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1/2024)
Menurut Iwan, kunci utama penanganan backlog adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.
