Kementerian PUPR: Atasi Backlog Perumahan dengan Kolaborasi

Backlog Kepemilikan Perumahan Sudah Turun Menjadi 9,9 Juta Unit di 2023

120x600
a

Palembang, (otonominews.id) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menangani backlog atau kekurangan kebutuhan perumahan di Indonesia.

Data sensus menunjukkan backlog kepemilikan rumah telah menurun, dari sebelumnya pada 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit pada 2023.

“Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1/2024)

Menurut Iwan, kunci utama penanganan backlog adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga terus menjalankan kebijakan serta melaksanakan strategi dalam program perumahan selama tahun 2020 – 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk MBR.

Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah. Kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalan rangka memperkuat Program Sejuta Rumah dan strategi ketiga adalah dengan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

“Kami juga mendorong inovasi bidang perumahan seperti pembangunan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan kolaborasi multi stakeholder melalui pendanaan CSR. Dengan demikian, MBR ke depan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya namun struktur rumah yang dibangun sudah tahan gempa,” terangnya.

r
Lihat Juga :  Ravindra Sebut Dasi Warna Kuning Kode Jokowi Nyaman dengan Golkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA