Aturan Presiden Boleh Kampanye Debatable, Guspardi Sarankan Revisi UU Pemilu

120x600
a

JAKARTA, (otonominews.id) – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan, presiden, wakil presiden sampai dengan menteri boleh berkampanye.

Setidaknya, ungkap Guspardi, ada tiga pasal yang mengatur presiden, wakil presiden, dan menteri diperbolehkan berkampanye dengan syarat tertentu.

“Tiga pasal tersebut masing-masing yakni Pasal 281, 299, dan 304 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” beber Guspardi, Rabu (31/1/2024).

“Pasal 281 mengatur presiden dan wakil presiden yang ingin berkampanye harus memenuhi dua syarat, yakni tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus izin cuti terlebih dahulu,” lanjut Guspardi.

Berikutnya, tutur Guspardi, pasal 299 UU Pemilu juga menyatakan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye.

Sementara, ujar Guspardi, menteri yang ikut berkampanye harus terdaftar sebagai tim kampanye dan namanya diserahkan ke KPU.

“Selanjutnya dalam pasal 304 juga dijelaskan untuk melaksanakan kampanye, presiden, dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara,” ujar Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dapil Sumbar 2 no urut 2 ini menjelaskan, khusus untuk presiden dan wakil presiden fasilitas negara yang melekat pada jabatannya terkait pengamanan, kesehatan dan protokoler tetap diberikan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

“Selama ini memang tidak pernah ada rekam jejak presiden, wakil presiden mengajukan izin cuti untuk kampanye. Sekalipun cuti, presiden dan wakil presiden akan tetap mendapatkan pengamanan dan fasilitas negara. Nah ini yang menimbulkan debatable di masyarakat,” ulas Guspardi

Namun begitu, Guspardi meyakini Presiden Jokowi tidak akan menggunakan haknya untuk cuti kampanye pada Pilpres 2024.

Lihat Juga :  Sudah Beraksi 4 Kali, Pelaku Pencurian Motor Berhasil Diamankan Tekab 308 Presisi Polda Lampung dan Polresta

“Cuti presiden sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam politik elektoral di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan dan penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya tentang apakah presiden boleh berkampanye dengan syarat tertentu,” tandas Anggota Baleg DPR RI ini.

“Kemudian, bagaimana pula tentang kalimat, narasi berikutnya yang membuat aturan dalam pasal-pasal nantinya tidak menimbulkan pemaknaan yang menimbulkan kontradiktif di tengah masyarakat,” pungkas Guspardi Gaus.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, meskipun aturannya ada, namun dirinya menilai aturan bagi presiden boleh kampanye terasa aneh dan lucu, karena presiden izin ke dirinya sendiri.

“Secara etis presiden yang sudah tak bisa mencalonkan diri lagi itu mestinya netral dan menjadi guru bangsa. Hal ini, demi meningkatkan kualitas demokrasi,” tukas Mardani.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA