Tidak Pecat Hasyim Asy’ari, Prof Djo: DKPP Tidak Bernyali

Prof Djohermansyah Djohan insert sidang DKPP.[Otn]
Prof Djohermansyah Djohan insert sidang DKPP.[Otn].
120x600
a

JAKARTA (Otonominews.id) – Salah satu tokoh perancang pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dulunya bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Prof Dr. Djohermansyah Djohan kecewa dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus pelenggaran etik dalam penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Komisioner KPU.

Profesor yang juga pakar ilmu pemerintahan ini menilai, keputusan yang dikeluarkan DKPP lembek, tidak tegas serta tidak memenuhi harapan masyarakat. Ia juga menduga DKPP agaknya ‘masuk angin’.

“Keputusannya belum keras dan tegas karena Ketua KPU-nya tidak diberhentikan. Paling tidak Hasyim Asy’ari mestinya dicopot dari Ketua KPU. Sepertinya DKPP-nya ‘masuk angin’,” katanya saat dihubungi, Senin (5/2/2024).

Padahal DKPP periode ini bisa berkaca dengan kasus serupa yang dilakukan oleh Ketua KPU Periode 2017-2022, Arief Budiman. Ia dicopot DKPP sebagai Ketua KPU karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Apa lagi, Hasyim bukan pertama kalinya melanggar etik. Ini sudah yang kesekian kalinya,” kata Prof Djo.

Keputusan DKPP ini juga berpotensi mengganggu legitimasi pemilu. Karena penyelenggaranya dinilai bermasalah.

“Ini menyangkut trust (kepercayaan) karena akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Baik kepada penyelenggara pemilu (KPU) maupun hasil pemilu,” katanya.

Sedangkan terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Prof Djo menilai bahwa secara hukum pencalonan Gibran sah, namun secara etik cacat.

“Dengan adanya keputusan DKPP ini maka pencalonan Gibran sebagai Cawapres mengalami dobel cacat etik. Satu di MK satu lagi di KPU. Jika terpilih maka legitimasinya dipertanyakan publik,” ujar Prof Djo.

Sebagaimana di ketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu.

Lihat Juga :  Tok Tok Tok! DKPP Putuskan Ketua KPU Hasyim Asy'Ari Langgar Kode Etik

“(Para teradu) terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” kata majelis hakim, yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Heddy Lugito yang disiarkan dalam YouTube DKKP, Senin (5/2/2024).

Hasyim dan komisioner KPU didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.

Sebelumnya, seperti dimuat dalam keterangan tertulis DKPP, para pengadu menganggap itu tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebab, para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka menduga bahwa tindakan para Hasyim dan anggotanya membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan.

Dalam putusan DKPP, selain Hasyim, pelanggaran etik juga dilakukan oleh anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Mereka diputus melanggar etik karena menerima pendaftaran putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden

Berkaca dari kejadian ini, Prof Djo mengusulkan kedepannya agar ada perbaikan sistem seleksi anggota KPU, BAWASLU, dan DKPP dengan membentuk panitia negara. Pasalnya, lembaga-lembaga itu sekarang sudah melenceng dari maksud pembentukannya pada awal reformasi tahun 1999 dulu, yaitu lembaga yang bersifat independen atau mandiri, tak berpihak kemanapun.

“Saya kan salah seorang perancang pembentuk KPU. Kita waktu itu merancang KPU sebagai lembaga yang tidak boleh diintervensi dan tidak boleh memihak kepada siapapun baik golongan partai politik dan kekuasaan. Isinya adalah orang-orang yang independen yang tak bisa diintervensi,” ungkap dia.

Ikhtiar tersebut berhasil dijalankan dan direalisasikan pada pada pemilu 1999. Pemilu 1999 dinilai sukses karena berjalan jujur, adil dan demokratis.

Lihat Juga :  Ganjar Ungkap Kisah yang Belum Banyak Diketahui saat Diskusi dengan Pemuda Perintis

“Kami dulu merubah penyelenggara pemilu dari Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) menjadi KPU tujuannya adalah agar penyelenggara pemilu tidak berpihak (independen) dan tidak dikendalikan pemerintah,” ungkap Prof Djo.

“Namun KPU sekarang sudah tidak independen. KPU sekarang seakan ‘didikte’ oleh pemerintah. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan perbaikan,” tambahnya.[***]

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA