Tok Tok Tok! DKPP Putuskan Ketua KPU Hasyim Asy’Ari Langgar Kode Etik

Sidang DKPP
Sidang DKPP
120x600
a

JAKARTA (Otonominews.id) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu.

“(Para teradu) terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” kata majelis hakim, yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Heddy Lugito yang disiarkan dalan YouTube DKKP, Senin (5/2/2024).

Hasyim dan anggota KPU lainnya Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz, diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Hasyim dan komisioner KPU didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.

Sebelumnya, seperti dimuat dalam keterangan tertulis DKPP, para pengadu menganggap itu tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebab, para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka menduga bahwa tindakan para Hasyim dan anggotanya membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan.

“Telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum,” ujar pengadu seperti dikutip keterangan tertulis DKPP.

Sementara itu, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, merespon baik keputusan tersebut. Namun dia menyayangkan DKPP tidak memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dari jabatannya.

“Sangat disayangkan dan sungguh ironi. Harusnya DKPP berani memutuskan memberhentikan Ketua KPU dari jabatannya,” kata dia menanggapi putusan DKPP yang menyebut Hasyim Asy’ari melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Lihat Juga :  Penghentian Sementara Rekapitulasi Kecamatan, Guspardi Minta KPU Jelaskan pada Publik

Menurut Neni, ini bukan pertama kali Hasyim melakukan pelanggaran etik. Berkali-kali melakukan pelanggaran etik, dia menjelaskan, membuktikan ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara pemilu dan merusak demokrasi.

Menurut Neni, jika penyelenggara pemilu terus-menerus melanggar etik, maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan.

“Jika tak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu, publik menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu,” tutur dia. Ketua KPU, kata dia, semestinya memiliki rasa malu saat akademisi menyerukan etika politik.

Seruan memegang etika politik, menurut Neny, seharusnya dapat menjadi cermin bagi penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu harus menjadi teladan dalam praktik menjaga etika. “Jika penyelenggara pemilu (melanggar etik) seperti ini, kepada siapa kita berharap pemilu dijalankan dengan integritas,” katanya.

Dia menuturkan, DEEP Indonesia meminta agar ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya serta mundur dari jabatannya. “Terlalu sering pelanggaran etik terjadi, dan tak bisa membenahi moral, integritas, dan mengembalikan kepercayaan publik, maka lebih baik mundur,” kata Neni.

Sepatutnya, dia berujar, Hasyim tak melanjutkan jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik. “Hal ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu,” ucap dia.

Dalam putusan DKPP, selain Hasyim, pelanggaran etik juga dilakukan oleh anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Mereka diputus melanggar etik karena menerima pendaftaran putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.[***]

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA