MAMUJU (Otonominews.id) – Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta agar rencana pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program prioritas nasional harus masuk di RKPD provinsi dan program prioritas provinsi harus masuk RKPD kabupaten
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).
“Kita ingin memastikan rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD. Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi, program prioritas provinsi harus masuk RKPD kabupaten,” kata Pj Gubernur Zudan.
Lebih lanjut Prof.Zudan menjelaskan, pemerintah provinsi merupakan koordinator penyelenggaraan pembinaan pemerintahan di daerah, dan posisi Pj Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Olehnya, RKPD Pemprov Sulbar harus mencakup RKPD Kabupaten dan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Program nasional harus masuk dalam RKPD provinsi dan RKPD kabupaten. Sehingga Rencana kerja provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan,” ucap Prof Zudan.
Sestama BNPP ini memaparkan beberapa program nasional yakni konektifitas wilayah, digitalisasi pelayanan, infrastruktur, termasuk pengembangan SDM yang meliputi penanganan stunting dan kemiskinan.
“Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat,” kata Prof Zudan
Sehingga, lanjut dia, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat.
“Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat,” ujar Prof Zudan.
Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat.
