Buka FKP Rancangan Awal RKPD Sulbar 2025, Pj Gubernur Zudan Ingatkan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD Sulbar tahun 2025 yang diselenggarakan Bapperida Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD Sulbar tahun 2025 yang diselenggarakan Bapperida Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).
120x600
a

MAMUJU (Otonominews.id) – Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta agar rencana pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program prioritas nasional harus masuk di RKPD provinsi dan program prioritas provinsi harus masuk RKPD kabupaten

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).

“Kita ingin memastikan rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD. Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi, program prioritas provinsi harus masuk RKPD kabupaten,” kata Pj Gubernur Zudan. 

Lebih lanjut Prof.Zudan menjelaskan, pemerintah provinsi merupakan koordinator penyelenggaraan pembinaan pemerintahan di daerah, dan posisi Pj Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Olehnya, RKPD Pemprov Sulbar harus mencakup RKPD Kabupaten dan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

“Program nasional harus masuk dalam RKPD provinsi dan RKPD kabupaten. Sehingga Rencana kerja provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan,” ucap Prof Zudan.  

Sestama BNPP ini memaparkan beberapa program nasional yakni konektifitas wilayah, digitalisasi pelayanan, infrastruktur, termasuk pengembangan SDM yang meliputi penanganan stunting dan kemiskinan. 

“Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat,” kata Prof Zudan

Sehingga, lanjut dia, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat. 

Lihat Juga :  Risiko Bencana Sulbar Tertinggi, Prof Zudan Minta 6 Pemkab Bekerjasama Program Siaga Bencana

“Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat,” ujar Prof Zudan.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD Sulbar tahun 2025 yang diselenggarakan  Bapperida Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal RKPD Sulbar tahun 2025 yang diselenggarakan Bapperida Sulbar secara hybrid di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).

Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, forum digelar seusai amanat peraturan Mendagri, dan undang-undang perencanaan Nasional Tahun 2024.

“Penyusunan dokumen RKPD ini berarsiran dengan rencana pembangunan antara lain RPJPD yang saat ini dalam tahapan penyempurnaan setelah asisten oleh Mendagri, tahun ini sedang Rancangan teknokratik, rencana jangka panjang daerah,” ucap Junda.

Namun, di 2024 Bapperida juga mulai menyusun melalui rancangan teknokratik, oleh sebab itu berbagai kegiatan di tahun 2024 dinilai cukup padat dan harus dilaksanakan.

Sementara tujuan dilakukannya forum konsultasi ini, untuk memberikan sosialisasi dan memberikan keterbukaan informasi dan menyampaikan kepada masyarakat terkait rancangan RKPD.

“Kita menginginkan terwujudnya Rancangan RKPD yang lebih partisipatif, kami juga berharap ada masukan dari permasalahan isu strategis, “kata Junda. 

Ia menambahkan, Rancangan awal hasil evaluasi dan review mengangkat dari hasil Reviu RKPD 2023.  

“Untuk tahun 2024 peningkatan ekonomi inklusi dan daya saing SDM menjadi fokus pemerintah,” kata Junda.

Untuk tahun 2025 , mengangkat tema, Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulbar yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan

Target pertumbuhan ingklusif pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat. 

“Ini akan kita maksimalkan di tahun 2025, tujuan tema prioritas meningkat kemandirian daerah meningkat pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa,” paparnya.[***]

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA