Kritik dari Pelanggaran Etik, Perlu Perubahan Model Pemilihan Pansel dan Komisioner KPU

Prof Djohermnasyah Djohan.
Prof Djohermnasyah Djohan.
120x600
a

JAKARTA (Otonominews.id) – Kasus pelanggaran etik terkait diloloskannya Pencawapresan Gibaran Rakabuming Raka yang dilakukan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Hasyim Asy’ari dan enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) lainnya, diharapkan menjadi kasus yang terakhir. Jika ada pelanggaran lagi, maka semua anggota KPU yang terlibat harus diberhentikan.

Penegasan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh perancang pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dulunya bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Prof Dr. Djohermansyah Djohan.

Pakar Ilmu Pemerintahan yang akrab disapa Prof Djo ini menilai, sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh komisioner KPU dan terutama Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah cukup pantas untuk dikenakan sanksi diberhentikan sebagai komisoner KPU.

“Atau minimal Hasyim di berhentikan sebagai ketua KPU, seperti putusan MKMK (Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi) terkait kasus pelanggaran etik yang dilakukan ketua MK. Tapi sayangnya DKPP hanya menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Hasyim,” katanya, Rabu (7/2/2024).

Padahal, lanjut Prof Djo, DKPP periode ini bisa berkaca dengan kasus serupa yang dilakukan oleh Ketua KPU Periode 2017-2022, Arief Budiman. Ia dicopot DKPP sebagai Ketua KPU karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut Guru Besar IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ink menyampaikan, sebagai salah seorang perancang pembentukan lembaga KPU, dirinya prihatin dengan kondisi KPU saat ini. Terutama terkait independensi komisioner-komisionernya.

“Dulu waktu kami membentuk KPU sebagai pengganti LPU (Lembaga Pemilihan Umum), karena kami ingin menjadikan penyelenggara pemilu itu Mandiri (Independen), Tetap dan Nasional. Karena LPU yang kami ganti tersebut isinya semua orang-orang pemerintah atau birokrat. Ada dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhub, dan lain-lain,” kenangnya.

“Kondisi KPU saat ini jadi hampir sama dengan LPU di era Orde Baru, dimana para anggotanya sudah tak independen dan seolah-olah menjadi orangnya pemerintah. Karena, tampak tindakannya seperti yang diorder penguasa,” tambah Prof Djo

Lihat Juga :  Debat Capres Cawapres Perdana, KPU Siapkan 3 Lokasi Nobar

Untuk itu, lanjut dia, ke depannya, model rekrutmen komisioner KPU perlu diperbaiki. Termasuk pemilihan tim panselnya. Peran dan keterlibatan pemerintah harus sangat dibatasi.

“Jangan seperti yang dilakukan belakangan ini. Dimana mereka yang dipilih orang-orang yang sudah di-setting oleh pemerintah.Sedangkan orang-orang yang independen dan berintegritas tak lolos alias disingkirkan. Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba nama tokoh berkelas, mumpuni dan kompeten hilang dari calon yang diseleksi,” ungkap Pro Djo.

Untuk merealisasikan tersebut, presiden terpilih mendatang harus merubah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 terutama pasal yang mengatur tentang pemilihan pansel dan tata cara pemilihan Komisioner KPU.

“Dimana panitia pansel nanti berupa panitia negara yang anggotanya berisikan tokoh-tokoh bangsa dan orang yang betul-betul indepen dan berintegritas. Tidak perlu ada pejabat pemerintah di dalamnya,” terangnya.

“Kalau sekarang ini kan panitia panselnya ada dari pejabat Kemendagri. Tempat seleksinya bahkan di Kemendagri. Pola seperti itu harus dirubah,” kata Prof Djo.

Selain itu, agaknya dengan diserentakkannya tahun pemilu pada tahun 2024 ini mulai dari pileg, pilpres hingga pilkada, maka kita akan jumpa dengan pemilu lagi tahun 2029. Artinya, sekitar 4 tahun KPU termasuk Bawaslu akan “iddle” alias nganggur. Sementara gaji mereka harus dibayar terus. Ini pemborosan.

Saya menyarankan, kata Prof Djo: “agar semua anggota KPU dan Bawaslu diakhiri masa tugasnya tahun 2025, kecuali mereka yang berada di tingkat nasional tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya guna menangani persoalan PAW, pergantian anggota DPR antar waktu.

Nanti, jelang pemilu 2029 baru diangkat lagi komisioner KPU dan Bawaslu.

Mengenai format Bawaslu dan DKPP ke depan baiknya diubah supaya lebih efektif. Sayang biayanya besar, tapi tak hasilkan apa-apa. Untuk ini perlu kajian yang mendalam. Itu tugas pemerintah baru hasil pemilu 2024,” pungkas Prof Djo.[***]

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA