*Prabowo Diminta Klarifikasi Pengusutan Lembaga Anti Korupsi Uni Eropa Soal Fee USD 20 Juta untuk Mirage*
JAKARTA — Lembaga anti korupsi Uni Eropa (GRECO) dikabarkan tengah melakukan pengusutan terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang sudah batal. Namun ada informasi mengenai dana fee yang sudah kadung diterima sebesar USD 20 juta.
Menanggapi hal ini, Akademisi yang juga Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta agar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan klarifikasinya.
Permintaan itu disampaikan Connie saat ditanya wartawan mengenai beredarnya artikel ditulis oleh Jhon William yang diunggah di websiter Meta Nex dan MSN, menyangkut masalah tersebut, pada Jumat (9/2/2024).
“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Connie.
Baginya, hal itu yang paling mungkin dilakukan. Semua tahu bahwa rencana pengadaan Mirage bekas itu sudah batal. Namun walau sekarang sudah batal, European Investigative Order (EIO) takkan berhenti karena ada dugaan penggelapan maupun mark up.
“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.
“Masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko, setahu saya kan begitu, bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengirimkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.
Connie mengaku tidak melakukan investigasi atas hal ini. Ia hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan.
“Sekali lagi saya tidak investigasi. Jadi saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan adalah di berita itu komisi 7 persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Apakah KPK perlu turun tangan membantu? Connie menilai GRECO dan EIO jauh lebih powerfull dari KPK.
“Karena apa? Saya pikir, EIO itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan saya saja sempat melihat kawat dia ke Kedutaan Amerika, artinya EIO sangat menjaga kehormatan currency-nya dengan baik supaya dapat menjaga masyarakat dunia,” ujar Connie.
“Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu,”tandasnya.
Sebelumnya, viral di media sosial soal pemberitaan di media terkait Lembaga anti korupsi Uni Eropa, yakni GRECO dikabarkan tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan yang dipimpin calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai 792 juta USD atau sekira Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan 66 juta USD (sekira Rp1,03 triliun).
Disadur dari Microsoft Network (msn.com), GRECO telah mengirimkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024.
Dalam keterangannya, European Investigation Order (EIO) telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Penyelidikan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan besar terhadap dugaan pengaruh Qatar atas para anggota parlemen Eropa untuk mengamankan kepentingan negara Timur Tengah tersebut.
